Bencana asap di Provinsi Jambi telah berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Tidak saja menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, perekonomian masyarakat setempat juga ikut menurun. Belum lagi soal akses transportasi darat, laut, dan udara yang masih lumpuh, kian menyulitkan masyarakat Jambi.

Anggota Komisi V DPR RI H.A. Bakri (dapil Jambi) membeberkan kerusakan dan kelumpuhan yang terjadi di dapilny akibat bencana kabut asap, Rabu (21/10) di ruang kerjanya. “Aktivitas di Jambi betul-betul lumpuh. Penerbangan lumpuh total. Begitu pula transportasi sungai dan laut lumpuh. Di Jambi ada sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera yang kini airnya mulai menyusut karena kemarau. Jarak pandang yang berkisar 100-200 m sudah tak layak bagi transportasi darat dan air,” ungkap Bakri.

Masyarakat juga mulai kesulitan mendapat air bersih, karena kemarau panjang telah mengeringkan sumber-sumber mata air. Dan kabut asap yang terjadi saat ini semakin memperparah keadaan. Masyarakat jadi semakin sengsara dengan dampak asap dan kekeringan ini. Bakri menilai, pemerintah belum maksimal menanggulangi bencana asap dan juga kekeringan yang terjadi.

Harga komoditas, sambung politisi PAN ini, merosot tajam. Para petani pun mengeluhkan kondisi ini. Karet, misalnya, yang dulu Rp15-Rp20 ribu per kg, sekarang hanya Rp5 ribu per kg. Harga karet yang terjun bebas itu, diperparah dengan menurunnya produksi karet karena kemarau. “Begitu juga CPO dan sawit jatuh harganya. Yang semula dijual Rp1200-Rp1500, hari ini di tingkat petani hanya berkisar Rp400-Rp500. Begitu juga dengan produk buah-buahan kian berkurang.”

Kini, penanggulangan bencana asap tidak saja sekadar memadamkan sumber-sumber api di hutan, lebih dari itu harus ada penanganan jangka panjang terhadap dampak ISPA yang diderita masyarakat. Bakri sendiri sebagai Anggota DPR terus berusaha membantu masyarakat di dapilnya dari bahaya kabut asap dan kekeringan. Walau asap terus menyelimuti langit Jambi, ia tak pernah absen turun ke tengah masyarakat untuk mendengar keluh kesahnya langsung dengan mengenakan masker. Tidak saja membagikan masker, Bakri juga ingin memberi pengobatan gratsis.

Ditambahkan Bakri, pemerintah sebenarnya sudah bagus dalam menegakkan hukum bagi korporat dan individu yang membakar lahan dan hutan. Tapi, pemerintah belum punya strategi khusus dan jitu bagaimana menanggulangi bencana asap ini dengan cepat dan tepat. Sayangnya pemerintah telat dalam menyewa pesawat pemadam kebakaran. Mestinya, kata Bakri, itu bisa dilakukan jauh-jauh hari.

Kini, banyak program jangka panjang yang kelak harus dipikirkan pemerintah pusat dan daerah, seperti kesehatan dan pendidikan. “Sebagai Anggota DPR RI saya tak henti-hentinya mengutarakan soal ini, baik di media massa maupun di DPR. Ke depan pemerintah harus sudah punya strategi menghadapi berbagai masalah akibat kabut asap. Bencana kabut asap ini harus menjadi bencana nasional. Pemerintah jangan hanya sibuk mengurusi ekonomi, asap juga perlu segera ditanggulangi.” (mh) Foto: Naefuroji/parle/od